Simbol.id – Tepat pada tanggal 22 Mei 2022 jabatan Bupati Tapanuli Tengah berakhir. Tentunya roda pemerintahan tetap berjalan di Kabupaten Tapanuli Tengah, baik kegiatan Pembangunan, dan pelayanan publik.
Berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah adalah hal yang biasa, dan itu merupakan proses demokrasi dimana masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun hasil pemilihan pemungutan suara. Ada hal yang menarik untuk tahun ini, bahwa pemihan dan pemungutan suara untuk kepala daerah gubernur, bupati / walikota akan di gelar serentak tanggal 24 November 2024, itu artinya posisi kepala daerah akan diisi oleh birokrat dari jabatan tinggi madya untuk gubernur dan jabatan tinggi pratama untuk bupati / walikota.
Seperti yang telah kita dengar bersama bahwa Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edy Rahmayadi telah mengusulkan 3 (tiga) nama Pejabat Eselon di lingkungan pemerintah Sumatera Utara, sesuai dgn UU nomor 10 tahun 2022.
Belakangan ini muncul pemberitaan bahwa kemendagri memberikan opsi yang menjadi Pj. Bupati Tapanuli Tengah adalah Sekda. Kabupaten Tapanuli Tengah. Mhd. FITALIS LAOLY, S.Sos., SH., selaku Sekretaris Harian LKBH SUMATERA, menyatakan bahwa : ” berita ini membuat kegaduhan di tengah tengah masyarakat. karena jelas telah diatur oleh undang undang bahwa Pj. Bupati Tapanuli usulan dari Gubernur sumatera utara kepada Menteri Dalam Negeri.
Oleh karena itu, saya berharap bahwa, marilah kita laksanakan ketentuan perundang undangan, karena sekali lg bilamana yg menjadi Pj. Bukanlah pejabat dari propinsi ini akan mengakibatkan tidak kondusifnya di pemeritah kabupaten tapanuli tengah dan dilingkungan masyarakat “. Lebih lanjut Mhd. Fitalis Laoly, S.Sos., SH. yg juga merupakan Direktur Daerah Lembaga Bantuan Hukum di BKPRMI Kab. Tapanuli Tengah mengatakan bahwa tahun 2016/2017 yg lalu pemerintah kabupaten tapanuli tengah di pimpin oleh seorang Pj. Bupati dar pejabat propinsi sumatera utara, yaitu bapak BUKIT TAMBUNAN. sampai dengan terpilihnya bupati tapanuli tengah periode 2017 – 2022, keadaan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah kondusif.
Harapan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, kiranya nantinya yang menjadi Pj. Bupati Tapanuli Tengah adalah sesuai dgn peraturan perundangan, mengedepan hirarki organisasi, tanpa mencari cari klausa hukum dan asas lainnya. Koordinasi yg baik antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat adalah contoh yg baik untuk pemerintah kabupaten tapanuli tengah dan pembelajaran yg baik bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah
